Pijakan yuridis yang memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, melaksanakan program, serta melakukan pemungutan retribusi atau pajak daerah
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sumber penerimaan yang diperoleh daerah dari potensi dan kekayaan sendiri, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan, serta lain-lain pendapatan sah, yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah serta mendukung pelayanan publik.
Pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan. Sumbernya diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta regulasi turunannya.
Kemandirian fiskal menunjukkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik dengan mengandalkan sumber pendapatan sendiri (PAD), sehingga ketergantungan pada dana transfer pusat semakin berkurang
Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu pilar utama dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD
Pendapatan Daerah sebahagian besar masih didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD). TKD merupakan bagian Komponen APBN yang merupakan satu kesatuan pendanaan yang dialokasikan ke daerah dari penerimaan negara dengan tujuan mengurangi ketimpangan fiskal pusat dan daerah serta ketimpangan fiskal dan pelayanan publik antar daerah.
Dalam struktur penerimaan daerah porsi PAD relatih masih rendah dibandingkan dengan TKD. Porsi PAD baru mancapai 20% - 30% dari pendapatan daerah. Sedangkan TKD mempunyai porsi rata-rata 70% sebagai sumber pendapatan dalam APBD. Makin besarnya porsi TKD dalam APBD mengindikasikan makin besarnya ketergantungan daerah terhadap TKD
Dengan pengelolaan PAD yang makin optimal tentu akan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang dengan sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan darah dalam rangka lebih memajukan dan meluaskan upaya belanja daerah untuk melaksanakan pembangunan dan program strategis di daerah dengan azas Desentralisasi Fiskal.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pondasi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena menjadi sumber keuangan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Melalui PAD, daerah memiliki kemandirian fiskal untuk mendukung pembiayaan pembangunan, penyediaan layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan lain-lain pendapatan yang sah memainkan peran penting dalam menciptakan daerah yang mandiri dan mampu melaksanakan programprogram pembangunan
Regulasi utama yang mengatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. UU ini menggantikan UU No. 32 Tahun 2004, dengan tujuan memperkuat prinsip desentralisasi, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif dan akuntabel.
Dengan melibatkan pihak ketiga, daerah bisa memperoleh tambahan sumber daya (modal, teknologi, keahlian) sehingga pembangunan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Melalui kerja sama, potensi lokal (sumber daya alam, wisata, UMKM, pertanian, dll.) bisa dikembangkan dengan dukungan investasi dan inovasi pihak ketiga.
Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) merupakan instrumen strategis yang memungkinkan pemerintah daerah menggandeng sektor swasta, lembaga masyarakat, maupun badan hukum lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui KSDPK, pemerintah daerah dapat memperluas kapasitas, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
KSDPK bukan hanya sekadar kontrak kerja antara pemerintah daerah dan pihak ketiga, melainkan sebuah kemitraan strategis yang berorientasi pada keberlanjutan pembangunan daerah. Melalui beragam bentuk kerja sama ini, pemerintah daerah dapat mengatasi keterbatasan anggaran, meningkatkan daya saing, sekaligus mempercepat terwujudnya kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat.
Struktur konseptual yang sistematis dan logis, yang berfungsi sebagai landasan atau panduan untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah dalam sebuah penelitian atau studi. Yang memberikan visualisasi alur logika sebuah kajian/proyek—menunjukkan hubungan sebab akibat.
Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
Suatu upaya untuk mengubah transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah (pusat dan daerah) dari tunai menjadi non tunai melalui berbagai kanal pembayaran untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas dan transparansi tata kelola keuangan pemerintah melalui infrastruktur yang aman dan handal.
Penafsiran Gramatikal
(Menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang ada)
Berperan sebagai penyedia layanan, infrastruktur, serta sistem pembayaran yang memungkinkan masyarakat maupun pelaku usaha melakukan pembayaran kewajiban ke daerah (misalnya pajak, retribusi, atau layanan publik lainnya) melalui berbagai kanal elektronik.
Bank menyediakan infrastruktur dan teknologi yang memungkinkan seluruh transaksi keuangan Pemda beralih dari tunai ke nontunai. Menyediakan sistem kanal pembayaran elektronik ( ATM, EDC, mobile banking, internet banking, QRIS )
Hubungan kemitraan strategis di mana sebuah bank (umumnya Bank Pembangunan Daerah/BPD atau bank nasional lainnya) ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengelola Rekening Kas Umum Daerah
Bank menyediakan infrastruktur teknologi integrasi, yaitu (API) atau host-to-host (H2H). Dengan sistem Cash Management System (CMS) yang terintegrasi langsung dengan sistem keuangan Pemda.
Masyarakat yang memiliki jati diri teladan dan eksistensi dalam iman, kesejahteraan, keadilan, kemanusiaan dan kehormatan mengandung arti harga diri yang menunjukkan jati diri masyarakat Gunungkidul. Masyarakat bermartabat adalah masyarakat yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan.
Menciptakaan kondisi Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing, tangguh, modern, inovatif, adil dan berketahanan ekonomi tinggi, dengan mengelola potensi sumber daya lokal yang dimiliki secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Perwujudan kabupaten yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kekhasan bentang alam geologi pegunungan sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam, dan kualitas hidup serta tata kelola yang baik.
Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan Sejahtera
Penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah yang terintegrasi
Pembangunan infrastruktur Konvensional & Digital yang inklusif dan berkelanjutan
Pelestarian lingkungan hidup, tata ruang, dan ketahanan bencana
Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih & partisipatif
Pelestarian budaya lokal dan integrasi dengan Dinas Pariwisata
Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages)
Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada penerapan pariwisata berkelanjutan yang mempertimbangka n aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata
Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif sehingga menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan
GK4
Kunci penting untuk dapat bertahan dan menjawab tantangan globalisasi adalah dengan menguatkan dan mengoptimalisasi Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi. Pemanfaatan inovasi dan teknologi dapat memengaruhi tingginya peluang dan kesempatan kerja sehingga mampu meningkatkan produktivitas ekonomi. Dalam bidang industri, tingginya potensi Gunungkidul di bidang perikanan dan pertanian dapat didukung dengan implementasi ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani dan nelayan.
Potensi lain yakni dalam bidang pariwisata dengan anugerah atas keindahan alamnya, Gunungkidul diharapkan dapat bersaing di tingkat internasional. Penguatan dan pemetaan daya tarik pariwisata melalui city beautification dan urban tourism sebagai wisata buatan untuk mendukung wisata alam dengan melibatkan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan perekonomian secara signifikan. Sektor UMKM sebagai penyangga perekonomian masyarakat patut menjadi perhatian khusus dengan adanya beragam dukungan dan inovasi yang diberikan.
Keterlibatan perguruan tinggi dan swasta juga penting dilakukan untuk menggenjot inovasi yang memiliki kebaruan serta adanya keberlanjutan penelitian dan pengabdian yang mutakhir bagi masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan tingkat pengangguran terbuka dapat menurun dan partisipasi angkatan kerja meningkat signifikan.
GK7
Pemerintahan merupakan sektor yang paling penting untuk memastikan bahwa integritas dan adaptabilitas tata kelolanya mampu memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat. Tidak hanya itu, regulasi yang diciptakan juga dituntut adaptif sehingga menyesuaikan tantangan dari perkembangan zaman baik itu dalam hal teknologi, energi, ekonomi dan lain sebagainya.
Adaptabilitas merupakan komponen utama bagi pemerintah agar dapat merespons perubahan yang terjadi secara cepat di masyarakat. Digital governance juga dapat membantu proyeksi pemerintahan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara luas. Dalam fase ini, diperlukan adanya dukungan infrastruktur teknologi yang memadai.
Melalui kombinasi penatakelolaan pemerintahan yang berintegritas dan adaptif serta didukung oleh regulasi yang relevan maka kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas, melainkan juga mendorong inovasi dan partisipasi yang lebih luas antara masyarakat dan para pemangku kebijakan.
Perluasan penerapan konsep mempercantik (beautifikasi) kota pada kawasan perkotaan dalam upaya membangun citra, karakter, dan martabat kota, sebagai pendukung daya tarik pariwisata berbasis karst.
Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada penerapan pariwisata berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata
Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif
Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif berbasis karst
Pengembangan citra (branding) pariwisata Gunungkidul dan penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Independensi berarti bahwa suatu lembaga publik, terutama ombudsman atau badan pengawas, harus bebas dari pengaruh eksternal, baik dari pemerintah, lembaga politik, maupun kepentingan pribadi/kelompok tertentu.
Organisasi harus transparan dalam pengambilan keputusan, kebijakan, serta akuntabilitas publik. Informasi yang relevan harus mudah diakses masyarakat. Serta adanya jaminan keterbukaan dan transparansi bagi stakeholder dalam rangka proses manajemen dan pengambilan Keputusan
Setiap pejabat/lembaga wajib mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya publik. Ada mekanisme kontrol internal maupun eksternal.
Nilai kejujuran, etika, dan kepatuhan hukum harus menjadi dasar perilaku pejabat publik. Integritas melindungi lembaga dari korupsi, kolusi, dan konflik kepentingan. Dan memastikan standar fungsi mengenai kejujuran dan kesopanan dalam bertingkah-laku dan keluhan terhadap pembuatan Keputusan
Setiap kebijakan dan program harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, serta dipahami oleh semua pihak, baik pengambil kebijakan maupun masyarakat. Dengan jaminan bahwa para stakeholder mengetahui mengenai apa yang menjadi harapan Masyarakat
Pemerintah/organisasi publik harus mampu mewujudkan hasil yang berkualitas dan efisien, serta sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dengan penggunaan sumber daya secara optimal.
Pelayanan Retribusi Daerah disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh individu maupun badan
01
Retribusi atas jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan prinsip komersial, yaitu layanan atau fasilitas yang dapat pula disediakan pihak swasta namun disediakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan
02
Retribusi atas pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, serta sarana prasarana tertentu
03Struktur konseptual yang sistematis dan logis, yang berfungsi sebagai landasan atau panduan untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah dalam sebuah penelitian atau studi. Yang memberikan visualisasi alur logika sebuah kajian/proyek—menunjukkan hubungan sebab akibat.
Instrumen fiskal yang digunakan pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Implementasi kebijakan ini berfokus pada bagaimana pemerintah daerah mengatur, memungut, dan memanfaatkan retribusi secara efektif, transparan, dan sesuai regulasi.
Pengawasan retribusi daerah seringkali terkendala oleh lemahnya sistem administrasi dan teknologi. Di banyak daerah, proses pencatatan maupun pemungutan masih dilakukan secara manual sehingga rentan terjadi kesalahan, manipulasi data, maupun kebocoran penerimaan
Jumlah aparatur pengawas seringkali terbatas dibandingkan dengan banyaknya objek retribusi yang harus diawasi. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti Pengelola Retribusi, Inspektorat, dan BPKAD belum selalu berjalan sinergis
Pembentukan kebijakan retribusi dan sanksi melalui sistem retribusi yang akuntabel dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga mudah dikontrol dan diawasi semua pihak serta transparan yang bisa dipertanggung-jawabkan kepada publik
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi
Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto
Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah
Platform digital inovatif yang dirancang untuk memperkuat upaya digitalisasi sektor pariwisata Yogyakarta melalui sistem manajemen tiket dan acara yang terintegrasi. Mulai dari pengelolaan, transaksi, hingga distribusi tiket, semuanya dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel.
Sistem manajemen tiket yang saling terintegrasi untuk mengatur penjualan, distribusi, dan validasi tiket secara efisien dan transparan melalui aplikasi mobile.
01
Pengalaman wisata menjadi lebih mudah dengan sistem transaksi digital berbasis aplikasi yang mendukung pembayaran dengan metode yang lebih efektif.
02
Dirancang dengan antarmuka yang mudah dipahami, memudahkan pengguna mengakses, mengelola, dan memantau data secara efisien tanpa perlu keahlian teknis.
03
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek mulai menerapkan sistem tiket elektronik (e-tiket) di sejumlah destinasi wisata sebagai bagian dari upaya digitalisasi dan efisiensi pengelolaan retribusi masuk kawasan wisata
Bupati Klungkung Suwirta mengatakan aplikasi E-Ticketing diperuntukan mencegah terjadinya kebocoran pada retribusi. Aplikasi ini juga akan lebih memudahkan para wisatawan dalam pembelian dan pemesanan tiket kunjungan ke objek wisata yang ada di Klungkung.
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengatakan E-ticketing ini, selain mempermudah pelayanan wisata, merupakan bagian dari upaya digitalisasi. Menurut rencana, digitalisasi juga akan diterapkan di sektor-sektor lainnya, sebagai upaya transparansi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, melalui Badan Pendapatan melaksanakan Launching Aplikasi Smartgov Retribusi, untuk mendukung Digitalisasi Daerah Dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
perkembangan transaksi Qris dan e-commerce pajak/retribusi selama tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang signifikan, dimana Kabupaten Gowa mampu tumbuh hingga 27.274,8 persen. Capaian tersebut membuka peluang bagi Pemda untuk terus mendorong transaksi non tunai secara lebih efisien.
